AKRTIKEL BANGSA INDONESIA |PERANAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA | KEKUATAN POLITIK | BUDAYA POLITIK INDONESIA | BUDAYA POLITIK JAWA | BUDAYA POLITIK SUNDA

PERANAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
BAB I
PARTAI POLITIK

Menurut Carl Friderich sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.
Menurut Miriam Budiharjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
Jadi dengan demikian menurut penulis sendiri partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat berbut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (menurut pendapat mereka pribadi yang paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam sesuatu level (tingkat) negara.

BAB II
KEKUATAN POLITIK

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Hal ini dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem dan prosedur kerja. Oleh karena itu ada organsisasi politik yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organsisasi wanita, pemuda, pelajar, militer dan lain-lain. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power, disebut juga dengan grup penekan (pressure group) seperti kelompok kesukuan, fanatisme keagamaan dan kelompok tertentu yang berdasarkan almamater.
Selanjutnya marilah kita lihat keberanaan NU dan Muhammadiyah, yang walaupunbukan sebagai partai politik saat ini, tetapi begitu besar pengaruhnya bagi eksistensi umat Islam di Indonesia sebagai organsisasi Islam terbesar.
1. Nahdlatul Ulama
2. Muhammadiya
3. Tarbiyah Islamiyah
4. Mahasiswa
5. Wartawan
6. Pengusaha

BAB III
BUDAYA POLITIK INDONESIA

Kebudayaan dalam bahasa inggris “culture” dalam Bahasa latin “colere” juga diistilahkan dengan peradaban atau budi yang dalam bahasa arab “akhlak”.
Di Indonesia, kebudayaan secara etimoligi berasal dari kata sangsekerta yaitu “buddhayah” bentuk jamak dari kata buddhi (akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu kemampuan akal budi seseorang ataupun kelompok manusia.
Para sarjana telah pula memberikan definisi tentang kebudayaan ini yaitu antara lain:
Menurut Prof. Dr. Kontjaraningrat: “kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakan, yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar”.
Menurut Dr. Moh Hatta: “kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa”.

BAB IV
BUDAYA POLITIK JAWA

Budaya politik kawula gusti sebenarnya dapat dikaji dari etika jawa, yang terkenal tabah tetapi ulet. Mereka memang sudah sejak dari dulu terpatri dalam kromo inggil yang ternukil dalam berbagai falsafah hidup. Misalnya dalam kepasrahan menghadapi rintangan hidup, mereka menyebut “nrimo” (menerima dengan pasrah). Sebaliknya dalam meniadakan kesombongan bila memperoleh keberuntungan, mereka memakai istilah “ojo dumeh”(jangan mentang-mentang).
Untuk meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan mereka beristilah “mangan ora mangan pokok-e kumpul” (makam tidak makan yang penting kumpul). Dalam menatap pekerjaan agar teliti dan berhati-hati walaupun kemudian memerlukan waktu, mereka beristilah “alon-alon waton kelakon” (pelan-pelan asal tercapai).
Dalam politik orang jawa relatif lebih merendah dibanding suku-suku lain di Indonesia, yang terwujud dari bagaimana cara mereka memasang keris. Bila orang Bugis-Makasar, Minangkabau, Banjarmasin dan Aceh masing-masing menyelipkan badik, keris, mandau dan rencong mereka pada dada dan perut (didepan), maka orang jawa menyimpan kerisnya di punggung (di belakang), agar tampak tidak mengancam. Hanya mungkin ada yang menilai kurang jantan. Itulah sebabnya dalam politik, orang jawa lebih senang berkelahi dari belakang dari pada berhadap-hadapan.

BAB V
BUDAYA POLITIK SUNDA

Dalam kisah leluhur sunda beredar cerita Dayang Sumbi yang identik dengan kisah Odhipus Complex di Yunani Kuno. Bedanya di Sunda lebih ditekankan pada kecantikan sang ibu yang senantiasa terawat tubuhnya. Sampai saat ini kebiasaan makan daun-daunan segar masih kental di Jawa Barat yang disengaja ataupun tidak berdampak positif untuk perawatan kulit. Namun demikian data lain memperlihatkan bahwa kawin cerai, membuang anak, serta perebutan harta warisan paling tinggi ditemukan di daerah ini.
Istilah-istilah dalam perkawinan seperti “nyalindung ka gelung” (berlindung kepada istri) atau pun “manggih kaya” (numpang kaya) dijadikan sindiran untuk memperlihatkan bahwa unsur materialistis menjadi rujukan utama. Itulah sebabnya perkawinan muda usia masih sering ditemui. Karena rawannya usia tersebut dalam mengenal arti kehidupan perkawinan, maka perceraian merupakan eses yang tidak dapat dihindari.

BAB VI
BUDAYA POLITIK BATAK

Orang Batak terkenal paling eksistensialis dalam menantang hidup dan kehidupan ini, sehingga di kalangan anak-anak muda dikenal istilah Batak Tembak Langsung (BTL). Maksunya, seseorang yang tinggal dipedalaman Sumatra Utara, tidak perlu haru lewat Medan untuk menuju Jakarta atau pun luar negeri sekalipun.
Dalam mengemukakan pendapat, orang Batak cenderung spontan tanpa tendeng aling-aling, sehingga demokrasi dalam pembangunan politik akan berkembang pesat apabila mengikuti tradisi putra Batak, terutama dalam penyelenggaraan politik di negara tercinta ini. Istilah yang paling lazim disampaikan dalam pembicaraan sehari-hari adalah “ise nan mangator nagaraon”. Sedangkan terhadap pihak yang dianggap sudah akrab mereka menyebutnya “halak kita” sebagai persaudaraan, disamping “lai”.
Kalau tidak akrab sekali dengan mereka, sulit untuk menembus adat Batak ini karena antar mereka terjadi kawin-kawin yang mengentalkan kekerabatan. Ada 4 ada pengikat dalam peminangan perkawinan yaitu upa suhu, upa jalobara, upa tulang dan upa pariban. Apabila tidak terpenuhi mengakibatkan “sirang ala sinamot”.

BAB VII
ANALISA POLITIK

Dengan kesadaran bahwa waktu kedewasaan republik ini sudah tiba maka sejak reformasi dilakukanlah perubahan dengan pemberian amandemen kepada UUD 1945, namun Pembukaan UUD 1945 tidak akan dilakukan perubahan sedikitpun karena memiliki tujuan negara dan falsafah dasar negara.jadi apabila pada masa orda baru MPR sebagai badan yang menurut UUD 1945 sendiri berhak merubah dan mereka tidak berkehendak untuk merubahnya, maka yang dimaksud adalah untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.
Lebih jauh dari pada itu golongan anggota MPR yang melemparkan isu mengganti UUD 1945 dan Pancasila karena keduanya bukanlah kitab suci yang perlu dipertahankan, maka pancasila sebagai bagian dari kaidah dasar negara (state fundamental norm) sudah barang tentu tidak terlalu jauh dari keinginan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.
Untuk topik ini akan penulis uraikan sendiri dalam kesempatan lain karena berbagai agama sudah membicarakan bagaimana munculnya rasa kebangsaan pada diri setiap individu.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC